Komite I DPD RI Desak Pemerintah Percepat Pembentukan DOB

Komite I DPD RI Desak Pemerintah Percepat Pembentukan DOB

LIPUTANSUMUT.COM – Pimpinan Komite I Fachrul Razi dalam rapat pleno perdana Komite I DPD RI, meminta agar perjuangan Daerah Otonomi Baru (DOB) oleh Komite I DPD RI menjadi prioritas dalam masa sidang I kali ini. “Pentingnya DPD RI berperan dalam membuka keran moratorium Daerah Otonomi Baru, karena sudah puluhan tahun daerah masih memperjuangkan pemekaran,” kata Fachrul Razi.

Ia mengatakan bahwa sudah saatnya keran DOB terus dibuka mengingat kebutuhan di daerah. “DPD RI saat ini memperjuangkan 173 DOB bahkan bertambah menjadi 314 DOB hingga saat ini, dasar hukumnya adalah ditandatanganinya dua RPP menjadi PP tentang Penataan Daerah dan PP Desain Besar Penataan Daerah (Desertada) yang sampai saat ini belum ditandatangani oleh pemerintah sehingga DOB mampet, kita akan adakan audiensi dengan Forum Koordinasi Nasional Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru Seluruh Indonesia (Forkornas). Dimana kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 12 November mendatang,” ungkap Senator Aceh tersebut.

Menurutnya, ada sinyal dari pemerintah membuka keran DOB untuk Papua, hal ini harus direspon dengan positif. Namun, kata Senator muda ini, calon DOB lainnya juga menjadi prioritas.

Fachrul Razi yang juga Pimpinan Komite I itu menginisiasi agar isu Papua dijadikan prioritas dalam masa sidang DPD RI Komite I. Hal ini mendapat respon dari anggota lainnya yang memutuskan agar Komite I membentuk Pansus Papua.

Komite I DPD RI dalam waktu dekat akan mengusulkan pembentukan Pansus Papua dalam rangka ikut membantu penyelesaian konflik Papua yang berkepanjangan. “Penyelesaian kasus Papua perlu pendekatan lain dan jangan hanya menggunakan pendekatan militer saja,” ujar Ketua Komite I Teras Narang usai memimpin rapat pleno Komite I membahas draft Jadwal dan Program Kerja Komite I Masa Sidang I Tahun Sidang 2019-2020, di ruangan rapat Komite I Gedung DPD RI Senayan Jakarta, Senin 14 Oktober 2019.

Rapat pleno tersebut dipimpin langsung Ketua Komite I DPD RI Agustin Teras Narang, Wakil Ketua Komite I Fachrul Razi, Djafar Alkatiri, dan Abdul Kholik. Tidak hanya membahas jadwal dan Program Kerja Komite I Masa Sidang I Tahun Sidang 2019-2020. Namun membahas juga persoalan Papua, Kunjungan Kerja ke daerah terkait Pilkada 2020, Usulan Revisi terhadap Undang-Undang Pilkada, pertanahan, dan Daerah Otonomi Baru (DOB).

“Selain membahas jadwal yang terbatas sampai Desember 2019, kami juga memprioritaskan masalah Papua dan mengusulkan ada pansus yang diprakarsai oleh Komite I. Permasalahan Papua tidak hanya bisa diselesaikan dengan pendekatan militer, pemerintah dan daerah harus turun dan DPD RI sebagai perwakilan daerah harus hadir. Tadi kita semua sepakat akan membawa pada rapat pimpinan untuk dapat disepakati pada paripurna berkenaan masalah di Papua ini,” ungkap Teras Narang.

Pada masa Sidang ini, tambahnya, Komite I juga akan mengusulkan adanya Revisi Undang-Undang Pilkada terkait pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 mendatang. (FRZ/Red)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan