Penggugat Dewan Pers Serahkan Bukti ke Majelis Hakim PN Jakarta Pusat

Penggugat Dewan Pers Serahkan Bukti ke Majelis Hakim PN Jakarta Pusat

LIPUTANSUMUT.COM – Sidang gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) yang dilakukan oleh Dewan Pers masih bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Kali ini merupakan sidang ke-15 dengan agenda penyerahan dokumen pembuktian perkara dari penggugat, Rabu 03 Oktober 2018.

Dimana pihak penggugat adalah Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) dan Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) yang diwakili penasehat hukum penggugat, Dolfie Rompas, S.Sos, SH, MH, menyerahkan barang bukti dokumen kepada Majelis Hakim Abdul Kohar didampingi Desbennery Sinaga dan Tafsir Sembiring selaku hakim anggota, dalam sidang yang dibuka sekitar pukul 12.30 Wib.

Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke menjelaskan, penyerahan dokumen bukti kepada Majelis Hakim PN Jakarta Pusat tersebut merupakan bukti penguat tentang tindakan yang dilakukan oleh tergugat.

“Banyak dokumennya, ada dokumen tentang Peraturan Dewan Pers tentang Kompetensi Wartawan, Peraturan Standar Organisasi Perusahaan, pengesahan surat keputusan Dewan Pers tentang Standar Organisasi Wartawan sebagai Peraturan Dewan Pers,” kata Wilson, Rabu (03/10/2018).

Selain itu, ada juga bukti lainnya seperti Surat Keputusan Dewan Pers tentang kriteria dan tata cara menetapkan perguruan tinggi dan pendidikan sebagai Lembaga Penguji Standar Kompetensi Wartawan (SKW). Dan Surat Keputusan Dewan Pers tentang kriteria dan tata cara menetapkan perusahaan pers sebagai Lembaga Penguji Standar Kompetensi Wartawan (SKW).

Selanjutnya, surat keputusan Dewan Pers tentang kriteria dan tata cara menetapkan Organisasi Wartawan sebagai Lembaga Penguji Standar Kompetensi Wartawan (SKW), Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers, dan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) Dewan Pers tentang pengaduan Arief Wiryawanto terhadap Media Siber Surabayaposkota.net.

“Ada juga Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) Dewan Pers tentang pengaduan Arief Wiryawanto terhadap Media Siber liputanindonesia,co.id dan bukti lainnya,” ungkapnya.

Semoga dengan bukti-bukti yang telah diserahkan tersebut kepada Majelis Hakim di PN Jakarta Pusat, lanjut alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu, akan menguatkan pihaknya sebagai penggugat dalam sidang gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Dewan Pers.

“Dengan bukti-bukti tersebut, Insya allah kita yakin majelis hakim akan mengabulkan permohonan gugatan ini,” ujar Wilson Lalengke.

Sementara itu, penasehat hukum penggugat Dolfie Rompas menyampaikan bahwa gugatan PMH yang dilakukan oleh Dewan Pers ini sudah sesuai jalur dan mekanisme yang benar. Pihaknya juga sangat yakin bahwa gugatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagai pelanggaran terhadap peraturan dan UU Pers yang dilakukan oleh tergugat Dewan Pers.

“Banyaknya kasus kriminalisasi dan diskriminasi jurnalis di daerah-daerah merupakan bukti nyata bahwa kemerdekaan pers sebagaimana diamanatkan dan dilindungi oleh UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers tercederai secara sistemik, terstruktur, dan masif. Hal ini dipicu oleh ulah oknum pengurus Dewan Pers yang membuat kebijakan yang tidak diatur atau menyalahi UU, seperti kewajiban UKW, verifikasi perusahaan media, dan verifikasi organisasi wartawan. Dan kejadian ini lebih parah daripada jaman orde baru,” kata Rompas. (tim)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan