LSM dan Masyarakat Minta DPRD Kota Gunungsitoli ‘Tutup’ Perusahaan Ayam Petelur di Desa Olora

LSM dan Masyarakat Minta DPRD Kota Gunungsitoli ‘Tutup’ Perusahaan Ayam Petelur di Desa Olora

LIPUTANSUMUT.COM – Hari ini, Senin (19/02/2018) ratusan masyarakat asal Desa Olora, Desa Hilimbowo Olora dan Desa Onozitoli Olora menggelar aksi di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Gunungsitoli untuk mendesak agar penutupan perusahaan ayam petelur milik PT. Delada Agromas Samudera (DAS) yang beroperasi di lingkungan pemukiman padat penduduk itu segera dieksekusi.

Tuntutan tersebut disampaikan oleh masyarakat sekitar lokasi kepada DPRD Kota Gunungsitoli mengingat hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dilakukan oleh DPRD Kota Gunungsitoli bersama Pemerintah Daerah serta pihak terkait.

Dimana RDP yang digelar tersebut beberapa minggu yang lalu memperoleh kesepakatan bahwa Perusahaan Ayam Petelur milik PT. Delada Agromas Samudera (DAS) yang beroperasi di Desa Olora harus segera ditutup guna mencegah terjadinya polusi udara dan pencemaran lingkungan akibat perusahaan tersebut.

Massa yang didampingi oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Perjuangan Nias (LSM GAPERNAS) tersebut tiba di Kantor DPRD Kota Gunungsitoli sekira pukul 12.00 WIB. Dan anggota DPRD Kota Gunungsitoli asal Dapil III Kecamatan Gunungsitoli Utara dan Kecamatan Gunungsitoli Alo’oa Jhon Kristian Ziliwu, SH, Ridwan Saleh Zega, Saharman Harefa Faeriani Zega (Dapil I) bersedia menerima pengunjuk rasa yang terdiri dari ibu-ibu rumah tangga dan juga anak-anak.

Pimpinan Aksi (Pias) Soni Lahagu mengatakan, pihaknya bersama masyarakat meminta kepada DPRD Kota Gunungsitoli untuk mengawal proses penutupan perusahaan Ayam Petelur milik PT. Delada Agromas Samudera (DAS) tersebut.

Menanggapi hal itu, anggota DPRD Kota Gunungsitoli Jhon Kristian Ziliwu, SH menyebutkan bahwa pihaknya akan berusaha agar penutupan perusahaan ayam petelur milik PT. Delada Agromas Samudera (DAS) di Desa Olora segera dieksekusi oleh Pemerintah Kota Gunungsitoli.

“Kami dari lembaga DPRD sebagai representasi masyarakat akan mengawal proses penutupan perusahaan itu,” ungkapnya.

Karena, kata dia, sesuai dengan hasil RDP yang kita laksanakan beberapa minggu yang lalu, perusahaan tersebut akan ditutup paling lambat bulan Maret. “Tentu saja penutupan itu harus melalui proses supaya tidak ada pihak yang dirugikan,” kata Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Gunungsitoli itu sambil disambut gembira oleh pengunjuk rasa.

Ia juga menegaskan bahwa apapun yang bertentangan dengan Peraturan Daerah di Kota Gunungsitoli tidak boleh dibiarkan dan harus segera ditertibkan guna mewujudkan tata kelola Pemerintahan Daerah yang taat hukum dan taat asas sebagai wujud tanggungjawab kepada masyarakat. (NZ)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan